JAKARTA — Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan sudah masuk kategori darurat karena mengganggu kehidupan masyarakat. Kondisi ini mendesak untuk ditanggulangi lembaga lintas sektoral.
Sampai Jumat (4/9), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat ada 156 titik panas sumber kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Dari 156 titik tersebut, 95 titik di Sumatera dan 61 titik di Kalimantan.
Kabut asap pekat terutama menyelimuti wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kabut asap juga menyebar ke sejumlah daerah di sekitar enam provinsi tersebut. Di Sumatera, kabut asap menyelimuti 80 persen wilayahnya. Paling tidak sebanyak 25,6 juta jiwa terpapar asap, yaitu 22,6 juta jiwa di Sumatera dan 3 juta jiwa di Kalimantan.
Dalam rapat terbatas tentang kabut asap di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, Presiden Joko Widodo memerintahkan semua pihak terkait menanggulangi kabut asap tersebut. Penanganan kabut asap secara nasional di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu dihadiri Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, serta Sekretaris Jenderal Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono.
"Presiden meminta kepala daerah agar tidak ragu-ragu menyatakan darurat asap. Bencana ini bukan bencana kebakaran hutan, tetapi bencana darurat asap," kata Kepala BNPB Syamsul Maarif di Kantor Presiden.
Meski kondisi kabut asap sudah masuk kategori darurat, pemerintah daerahlah yang berhak menetapkan wilayahnya masuk kondisi darurat asap. Namun, sejumlah provinsi masih menetapkan wilayahnya siaga bencana asap, belum tanggap darurat asap seperti di Riau dan Kalimantan Barat.
Syamsul mengatakan, penanganan kabut asap akan dilakukan secara intensif, salah satunya dengan membuka posko penanganan kabut asap di enam provinsi di Sumatera dan Kalimantan tersebut. Keberadaan posko itu untuk menguatkan penanganan kabut asap di lapangan yang selama ini sudah berjalan.
Presiden menugaskan Panglima TNI membantu mengerahkan upaya tambahan pesawat TNI dan personelnya. Untuk kementerian dan lembaga terkait, Presiden meminta untuk berkonsentrasi dan mengerahkan program kerja pemerintah ke provinsi terdampak.
Dalam jangka pendek, pemerintah memanfaatkan hujan buatan, pemadaman dari udara dan dari darat. Sejumlah pesawat dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan di Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, serta di Jambi.
Namun, pemadaman dari udara tidak bisa dilakukan selama penerbangan juga terganggu akibat kabut asap. Hujan buatan juga belum bisa dilakukan karena belum ada awan yang berpotensi hujan.
Merugikan
Kebakaran lahan dan kabut asap telah mengganggu kehidupan masyarakat. Kerugian akibat kebakaran lahan serta kabut asap diperkirakan miliaran rupiah.
Sebagai gambaran, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menaksir kerugian akibat kerusakan lingkungan pada kebakaran hutan dan lahan 2014 di salah satu lahan perusahaan hutan tanaman industri seluas 20.000 hektar di Ogan Komering Ilir sekitar Rp 7,9 triliun. Jambi, misalnya, tahun ini mengalami kerugian lebih dari Rp 720 miliar. Kerugian tersebut mulai dari sisi kerusakan lingkungan, terhambatnya kegiatan ekonomi, hingga terganggunya kesehatan warga.
Akibat kebakaran, ribuan hektar hutan dan lahan rusak. Satwa yang menghuni kawasan yang terbakar juga terancam mati.
Di bidang ekonomi, kabut asap terutama mengganggu jadwal penerbangan. Pengusaha ternak sapi dan kerbau di Palembang, Sumsel, Ade Gita Pramadianta, mengatakan, satu pertemuan terkait usahanya tertunda beberapa hari akibat pesawat yang membawa koleganya batal terbang karena kabut asap. "Ini pertemuan usaha untuk membahas kegiatan senilai sekitar Rp 1 miliar," katanya di Palembang, Jumat.
Masyarakat Indonesia mesti menghadapi kabut asap yang sudah hampir satu bulan menyelimuti sejumlah kota. Musim kemarau panjang membuat kabut asap semakin parah. Akibatnya sejumlah sekolah pun terpaksa diliburkan demi menjaga kesehatan para siswa. Tidak hanya itu.. asap tebal juga mulai menyerang saluran pernapasan bayi dan anak anak.
Rapat Koordinasi Pemimpin Daerah di Pulau Nias dengan Pelaksana Tugas Gubernur Sumut di Medan, Jumat, juga batal karena pesawat Garuda Medan-Gunungsitoli-Medan batal terbang akibat kabut asap. Para pengusaha bahkan membatalkan penerbangannya ke luar daerah demi keselamatan penerbangan.
Pengamat ekonomi Universitas Batanghari, Jambi, Pantun Bukit, mengatakan, potensi ekonomi yang hilang jauh lebih besar dibandingkan nilai kerugian. Dia mencontohkan tingkat hunian hotel dan penginapan menurun drastis selama dua pekan terakhir sejak Jambi diselimuti kabut asap. Rata-rata tingkat hunian hotel 60 persen per bulan, tetapi sejak terganggunya aktivitas penerbangan akibat asap, tingkat hunian juga anjlok. "Kini menjadi 30 persen saja tingkat okupansinya," kata Pantun.
Potensi lain yang hilang antara lain transaksi belanja wisatawan, jasa kendaraan sewa, dan ekspedisi barang antardaerah yang nilainya diperkirakan Rp 5 miliar per hari.
Sektor perdagangan lebih terdampak. Pantun mencontohkan, transaksi 600 kilogram udang ketak per hari dari nelayan Tanjung Jabung Barat untuk memasok kebutuhan restoran di Jakarta bernilai Rp 800 juta per hari saat ini hilang. Biasanya udang dikirim menggunakan pesawat, tetapi pengiriman dihentikan sementara akibat kabut asap. "Itu baru dihitung dari bisnis udang, belum lagi perdagangan lainnya," ujarnya.
Kabut asap juga menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu karena kualitas udara menurun. Jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut di beberapa daerah yang diselimuti kabut asap meningkat.
Sumber : KOMPAS.com
0 komentar:
Posting Komentar