Jokowi terbitkan Perpres No 58 Tahun 2023 tentang Moderasi Beragama

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama untuk memperkuat pemahaman dan esensi ajaran beragama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dilansir dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (Sekneg) di Jakarta, Jumat, aturan tersebut berlaku mulai 25 September 2023.  

Dalam poin pertimbangan peraturan itu disebutkan bahwa keragaman agama dan keyakinan merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia yang mendasari perilaku warga negara dan negara yang menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Selain itu disebutkan, penguatan moderasi beragama diperlukan karena moderasi beragama merupakan modal dasar untuk keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 

Penguatan moderasi beragama tersebut, memerlukan arah kebijakan dan pengaturan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan

Lebih lanjut pada Pasal 3 disebutkan, penguatan moderasi beragama dilaksanakan untuk penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama.  

Ketentuan itu juga bertujuan sebagai penguat harmoni dan kerukunan umat beragama, penyelarasan relasi cara beragama dan berbudaya, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, serta pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan

Penyelenggaraan penguatan moderasi beragama ini didasarkan pada pedoman umum penguatan moderasi beragama, yang terdiri atas indikator moderasi beragama; esensi moderasi beragama; ekosistem dan kelompok strategis moderasi beragama; arah kebijakan dan strategi penguatan moderasi beragama; dan program penguatan moderasi beragama.

Perpres 58/2023 mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada 25 September 2023. 

Read More

Jokowi Batalkan Kereta Cepat, Maunya Kereta Sedang-Sedang Saja

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Ketua Umum Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia (kanan) serta Ketua Umum
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto (tengah)
serta Menko Perekonomian Darmin

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk membatalkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden menyarankan agar investor yang mau menggarap proyek ini menggantinya dengan kereta berkecepatan medium. 

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah jajaran menteri dan tim penilai menyerahkan rekomendasi kepada Jokowi. "Presiden bilang jangan kereta api cepat. Cukup kereta api dengan kecepatan menengah," kata Darmin kepada wartawan, Kamis (3/9) malam. 

Darmin menjelaskan, kereta cepat Jakarta-Bandung dengan jarak 150 km, direncanakan memiliki delapan stasiun pemberhentian. Kecepatan kereta diproyeksikan 350 km per jam. Karena ada delapan pemberhentian, kecepatan kereta tidak mungkin bisa sampai 350 km per jam. 

"Harus sudah mulai direm sebelum sampai di satu stasiun. Sehingga kecepatannya mungkin hanya 200 km/jam. Makanya, lebih baik kereta kecepatan menengah saja," kata Darmin. 

Dengan menggunakan kereta berkecepatan medium, biaya yang harus dibayar penumpang bisa lebih murah 30-40 persen. 

Selain masalah kecepatan, ujar Darmin, ada banyak hal yang belum diperinci oleh investor Jepang dan Cina dalam proposal yang diajukan kepada pemerintah. Beberapa di antaranya mengenai standar pemeliharaan kereta, standar servis, hingga standar pelayanan.

"Kedua investor dipersilakan membuat proposal baru dengan kerangka acuan yang dibuat menurut kebutuhan kita sendiri," kata Darmin.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

Komjen Budi Waseso jadi Kepala BNN, Komjen Anang jadi Kabareskrim

Komjen Pol Budi Waseso

Komjen Pol Budi Waseso akhirnya dicopot dari posisi Kabareskrim Polri. Jenderal bintang tiga itu dirotasi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sementara, posisi Kabareskrim akan ditempati oleh Komjen Pol Anang Iskandar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BNN.

"Iya betul Pak Anang gantikan posisi Kabareskrim," kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dalam pesan singkat, Kamis (4/9).

Seperti diketahui, kabar pencopotan Komjen Pol Budi Waseso dari posisi Kabareskrim ramai mencuat setelah Menko Polhukam Luhut Panjaitan menyatakan Presiden Jokowi tak mau penegakan hukum dilakukan secara gaduh karena membawa efek buruk pada perekonomian.

Komjen Budi Waseso belakangan tengah mengusut sejumlah kasus kakap, beberapa di antaranya adalah kasus mafia sapi dan perkara dugaan korupsi atas pengadaan mobile crane Pelindo.

Atas instruksi Komjen Budi Waseso, petugas Bareskrim Polri, petugas Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor Pelindo II. Penggeledahan sampai-sampai dilakukan di kantor Dirut Pelindo II, RJ Lino.

Saat itu, Lino langsung menelepon Menteri Bappenas Sofyan Djalil dan mengancam jika Presiden Jokowi tak segera menyelesaikan persoalan itu dirinya akan mundur.

Komjen Pol Anang Iskandar, lahir di Mojokerto, Jawa Timur, 18 Mei 1958. Di Akademi Kepolisian (Akpol), Anang merupakan lulusan 1982 atau satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Anang sempat dua bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Akpol kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional menggantikan Komjen Pol. Gories Mere.

Sumber : Merdeka.com 

Read More

Genjot Investasi, Jokowi Rombak Aturan Besar-besaran

Jakarta - Setelah diberi tenggat waktu penyelesaian deregulasi investasi di sektor industri, perdagangan dan pertanian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini, menteri Kabinet Kerja mulai rapatkan barisan menggodok salah satu paket kebijakan ekonomi. 

Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung mengatakan pemerintah akan merombak aturan besar-besaran sehingga mampu mendatangkan aliran modal dari investor asing. Untuk merealisasikannya, pemerintah perlu menggenjot belanja yang dibuktikan dengan komitmen memberikan perlindungan kepada pejabat negara.

"Kerisuhan terjadi mengenai penyerapan anggaran d mana Bupati, Walikota, Gubernur dan aparat tidak berani membangun infrastruktur sehingga ada dana Rp 273 triliun mengendap di bank daerah," ujar dia saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Pemerintah, sambung Pramono, sangat konsen untuk mempercepat revisi 154 kebijakan di tingkat menteri dan tingkat lainnya. Dalam pelaksanaannya, kata dia, akan ada Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden yang akan mengatur regulasi tersebut.

"Konsen kami masalah dwelling time, itu ada 122 perizinan yang harus diisi. Presiden memberi contoh masalah kelistrikan ada 200 lebih lembar izin yang harusnya bisa dipangkas jadi 10 lembar. Itu nanti yang akan kita lakukan," jelas Pramono.

Paket kebijakan deregulasi investasi industri, perdagangan dan pertanian ini, diakui Pramono Anung bakal dibahas oleh tim ekonomi yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian dan Menko Bidang Kemaritiman.

"Saya ditugaskan Presiden bisa segera mengimplementasikan deregulasi ini kepada pelaku bisnis. Makanya kemarin kita undang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebelum paket kebijakan tersebut diluncurkan," kata dia.

Sebelumnya, Darmin mengungkapkan deregulasi besar-besaran yang menyangkut investasi di sektor perdagangan, industri dan pertanian merupakan satu dari empat paket kebijakan yang sedang digodok pemerintah.

Darmin menuturkan, pemerintah harus memeriksa kembali apakah aturan-aturan tersebut harus dilakukan revisi total atau hanya sebagian. "Jadi banyak sekali peraturan, kalau tidak salah 160 aturan. Nanti ada yang disederhanakan dalam jumlahnya, maupun isinya," ucap Darmin.

Untuk kebijakan tersebut, Darmin mengakui, Presiden mendesak selesai pada pekan ini. Sehingga para menteri ekonomi akan menggelar rapat selama tiga hari berturut-turut di Istana Bogor.

"Presiden minta deregulasi birokrasi selesai hari ini. Maka konsekuensinya kita akan rapat di Bogor besok, Jumat dan Sabtu ini. Kalau ada Kementerian atau Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang perlu dipanggil, ya dari sana. Kalau perlu kita menginap," ujar dia. 

Sumber : Liputan6.com

Read More

Jokowi: Pembekuan PSSI untuk Reformasi Total

Jakarta - Presiden Joko Widodo menginginkan pembenahan PSSI untuk memperbaiki prestasi persatuan sepak bola Indonesia tersebut, yang sejalan dengan keinginan Wakil Presiden Yusuf Kalla. 

"Semua sebetulnya sama, itu dalam rangka pembenahan PSSI. Jadi baik pak wapres maupun saya sama, sama sebetulnya, keinginannya sama, pembenahan PSSI," ujar Presiden Jokowi di Bandara Halim Perdanakusumah, Sabtu, seusai melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi, 28-30 Mei, 2015.

Indonesia dijatuhi sanksi oleh badan sepak bola dunia FIFA, Sabtu, 30 Mei 2015, karena pemerintah membekukan PSSI.

Pembekuan, menurut presiden, adalah untuk melakukan pembenahan total supaya sepakbola Indonesia memiliki prestasi terus sepanjang masa. "Pembenahan total artinya reformasi total, pembenahan organisasi, sistem dan manajemen. Karena di tingkat pemain saya lihat sudah bagus. Tapi di level ini harus ada pembenahan," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengatakan, bahwa prestasi persepakbolaan Indonesia selama 10 tahun ini tidak lolos kualifikasi Asia sejak tahun 2002, 2006 dan 2010.

"Tidak lolos piala dunia FIFA, kemudian di piala Asia, AFC 2004 sampai babak 1, 2011 tidak lolos kualifikasi di tingkat Asia," ujar Presiden Jokowi.

Kemudian dilihat lagi peringkat di FIFA sejak 2012 yang menduduki 156 dari semua negara, pada 2013 peringkat 161, 2014 peringkat 159 dan pada 2014 masih tetap di peringkat 159, tambah Jokowi.

"Apakah kita hanya ingin ikut event internasional atau ingin prestasi? Kalau hanya ingin event internasional tapi selalu kalah, kebanggaan kita dimana? Saya mau tanya," kata Presiden Jokowi.

Mengenai tenggat waktu pembenahan ini, Jokowi menganjurkan untuk dikonfirmasikan ke Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

"Mestinya PSSI dan pemerintah bekerja sama dengan baik, bukan intervensi loh. Kita semua ingin sepakbola kita jadi lebih baik," ujar Jokowi.

Sumber TEMPO.CO

Read More

Jokowi Yakin Indonesia Bisa Hadapi Krisis Ekonomi

JAKARTA - 

Presiden RI Joko Widodo

Presiden Joko Widodo menyinggung soal krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat membuka pertemuan ke-24 World Economic Forum on East Asia (WEF-EA) di Jakarta, Senin (20/4/015). Menurut Jokowi, di saat banyak pihak yang mempertanyakan kemampuan Indonesia menghadapi krisis, dia yakin Indonesia akan bertahan karena telah ditempa oleh banyak pengalaman sebelumnya.

"Indonesia akan berubah karena masyarakat bercerita kepada saya bahwa negara kita harus berubah. Dengan transisi global yang ada, tujuan kita jelas dan kita harus bangun masyarakat kita," kata dia.

Jokowi menyebutkan, Indonesia pernah mengalami surplus ekspor kelapa sawit pada tahun 1970-an. Ketika itu, harga minyak kelapa sawit (CPO) tengah melambung tinggi. 

Indonesia, lanjut Jokowi, juga berhasil masuk sebagai perwakilan negara Asia di OPEC. Namun, pada tahun 1990-an, harga CPO turun drastis. Ekspor Migas Indonesia pun turun 80 persen. Jokowi mengungkapkan, kemudian Indonesia dipaksa melakukan devaluasi mata uang yang membuat negeri ini terpuruk dalam krisis. Meski demikian, Indonesia banyak belajar dari krisis yang terjadi dan mulai mengembangkan diri sebagai negara industri dari yang sebelumnya pengekspor bahan mentah.

Indonesia, kata Jokowi, mulai menggerakkan sektor industri tekstik, mebel, hingga industri kimia hingga pada tahujn 1995 ekspor migas hanya sebesar 35 persen. Ketika krisis moneter tahun 1997 ada yang mempertanyakan daya tahan Indonesia. 

"Semua orang bertanya apakah Indonesia bisa bertahan? Hari ini hampir 20 tahun kemudian kita negara demokrasi yang sangat luar biasa," kata Jokowi. 

"Saat ini kita berada di situasi yang sama, harga komoditas hancur dan mata uang juga hancur. Banyak sekali hal yang menyakitkan tapi saya katakan kami sudah menghadapi sebelumnya dan kami bisa hadapi sekali lagi," lanjut Jokowi. 

Jokowi juga membanggakan Indonesia masuk dalam lima negara terbesar di Asia dan menjadi pemain kunci dalam organsasi internasional seperti G20. Pidato Jokowi ini disampaikan di hadapan para pelaku bisnis, politisi, akademisi, dan pemimpin masyarakat.

Jokowi: Kalau Ada Masalah, Telepon Saya!

Pemerintah membuka pintu bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka pertemuan ke-24 World Economic Forum on East Asia (WEF-EA), di Jakarta, Senin (20/4/2015).

"Saya berdiri di sini mengundang Anda untuk bergabung dalam petualangan yang luar biasa dan menjadikan profit yang luar biasa," ujar Jokowi. 

Jokowi mengatakan, Pemerintah Indonesia akan secara jujur mengungkapkan tantangan yang dihadapi saat ini, di antaranya perjuangan Indonesia dalam menghadapi krisis dan akhirnya bisa kembali bangkit. Dengan guncangan ekonomi saat ini, Jokowi menyatakan keyakinan bahwa Indonesia akan bisa mengatasinya.

"Saya berharap setelah Anda seminggu di Jakarta, Anda bisa melihat peluang yang besar," kata dia.

Jokowi juga memastikan akan membantu para investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia. "Jika Anda menemukan masalah, telepon saya," ujar dia, yang disambut dari para peserta WEF yang hadir.

Pidato Jokowi ini disampaikan di hadapan para pelaku bisnis, politisi, akademisi, dan pemimpin masyarakat.

(sumber : KOMPAS.com)

Read More

Menkes Baru Harus Bisa Menyehatkan Indonesia

MENTERI kesehatan era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan diumumkan dalam waktu dekat. Lantas, kriteria seperti apa yang diharapkan bisa menggantikan Nafsiah Mboi? 

Mantan Ketua Umum  Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Kartono Mohamad mengatakan, siapa pun menteri kesehatan yang akan menjabat nanti harus bisa menyehatkan Indonesia dari banyak segi. Hal ini bertujuan pembangunan Indonesia semakin lancar dan maju jika masyarakatnya hidup sehat.

“Harapannya punya visi untuk Indonesia sehat. Bukan dari pengobatan saja, tapi juga buat Indonesia terhindar dari sakit, agar bisa memajukan pembangunan,” tuturnya kepada Okezone di Mercantile Athletic Club, World Trade Center 1, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu 22 Oktober 2014.

Menurutnya, persaingan antarbangsa itu bukan dilihat dari sumber daya alam. Tetapi, bergantung kualitas sumber daya manusia yang terus ingin maju dan kesehatan menjadi hal vital.

“Lihat saja Jepang. Tidak punya sumber daya alam sudah bisa bersaing, karena sumber daya manusianya sehat-sehat,” jelasnya. 

Pria ramah ini menginginkan pembenahan bidang kesehatan yang wajib dilakukan menkes era Jokowi-JK. Dia mengharapkan, pemerintah harus mampu menyehatkan anak-anak Indonesia.

“Yang harus dibenahi sekarang, supaya anak-anak dari kecil harus sehat, remaja sehat, dan dewasa jadi pintar. Terpenting, menkes harus punya konsep untuk menyehatkan, bukan menyembuhkan,” tegasnya. 

Sumber : OKEZONE.COM

Read More

Selamat Datang Presiden Baru Kami

Harapan Rakyat Kini Berada di Tangan Jokowi-JK

Oleh: Supriadi Purba

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final. Gugatan Prabowo-Hatta yang dilayangkan tidak memenuhi unsur pembuktian sehingga mau tidak mau, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa harus menerima keputusan KPU 22 Juli 2014. Maka semakin jelaslah arah tampuk kepemimpinan Nasional dibawah Jokowi dan Jusuf Kalla untuk lima tahun ke depan. Rakyat menantikan sebuah perubahan besar, perubahan mental para pemimpin negara mulai atas sampai kebawah. Sehingga akan ada jawaban ke depan, jawaban itu tidak lain perubahan di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, tenaga kerja serta reformasi birokrasi di semua sektor. Inilah yang ditunggu masyarakat sebagai wujud harapan dan masa depan.

Indonesia memasuki babak baru dalam kepemimpinan nasional. Kemenangan Jokowi-JK adalah hasil sebuah revolusi mental, dimana ada harapan besar bahwa kepemimpinan tertinggi akan menjadi inspirasi bagi lahirnya kepemimpinan di daerah. Ternyata lahirnya sosok Jokowi yang merupakan pemimpin sederhana terlahir dari bawah penuh inspirasi dan semoga lahir pemimpin-pemimpin di daerah seperti Jokowi yang sederhana dan punya kepedulian. Jangan seperti mayoritas kepala daerah sekarang yang umumnya bermasalah dan lahir karena faktor tertentu yakni politik uang.

Sesederhana itulah harapan masyarakat akan bangsa dan Negara yang akan dipimpin Presiden baru 2014-2019. Impementasi UUD 1945 dan Pancasila jelas akan menjadi gambaran serta acuan Jokowi yang diusung PDI Perjuangan danpartai koalisinya dalam menjalankan roda pemerintahan, Mengembalikan kemandirian bangsa dimana bangsa yang selama ini terjerat dengan segala persoalan khususnya persoalan ekonomi serta utang yang semakin tinggi. Belum lagi persoalan kebangsaan yang sudah menjadi bahasa keseharian, karena banyak masalah di beberapa tempat dimana haknya sebagai warga negara tersandera. Belum lagi Peraturan Daerah yang diskriminatif, kesemuanya itu dirasa menjadi tugas penting sehingga kembali dipulihkan keadaan yang tidak baik di Masyarakat.

Menjadi Teladan Dalam Berbuat Baik

Demam Jokowi sampai sekarang adalah wujud dari keinginan rakyat akan perubahan besar, sehingga kelihatan bagaimana masyarakat berjuang untuk mewujudkan mimpinya agar Jokowi menjadi Presiden. Relawan Jokowi lahir menjamur dimana-mana, berjuang tanpa dibayar, gerakan seperti ini nyata bukan seperti yang terjadi pada pesta-pesta Demokrasi sebelumnya. Lihat betapa masyarakat antusias datang ke TPS dan cerita soal Jokowi, terlihat ada roh teladan dalam praktek kepemimpinanya yang sudah 10 tahun bergabung di Politik.

Keteladanan itu ternyata bukan semata-mata lahir semenjak dia menjadi Wali Kota Surakarta atau Gubernur DKI Jakarta. Keteladanan dan kepemimpinannya itu lahir ketika dia berada dimanapun, lihat cerita kelauarga dan teman sekerja dan masyarakat dimana di berada. Seketika dia sudah menjadi Presiden maka tidak mustahil kalau kemudian praktek kepemimpinan di daerah dimana selama ini dipimpinya akan dipraktekkan, tentu akan banyak yang terbuang khususnya orang-orang yang tidak sejalan dengan kepemimpinan Jokowi. Itulah yang disebut Revousi Mental ketika ada satu perubahan dalam sebuah pemerintahan yang membuang orang-orang yang selama ini hanya mementingkan diri sendiri dan terlena dalam kepemimpinan korup dan bebas bertindak memperkaya diri dan kelompoknya.

Ajakan terhadap masyarakat khususnya bagi relawan untuk memantau sekaligus melaporkan setiap persoalan di daerah adalah sebuah ajakan tulus. Terlihat Jokowi ingin membangun pemerintahan yang bersih dan bermartabat dengan mengajak rakyat untuk mendorong perubahan dimana mereka berada. Sisi lain yang harus diperhatikan adalah bahwa Jokowi membuka peluang bagi masyarakat dalam menentukan siapa yang bakal direkrutnya menjadi menteri di Kabinetnya. Tentu, masukan itu juga akkan menjadi salah satu penilaian sehingga bisa dilihat ke depan selain dari unsur partai politik kemungkina menteri juga berasal dari kalangan propfesional dan relawan yang selama ini sudah bekerja bersama-sama dengan Jokowi.

Penjaga ke-Indonesiaan Kita

Jokowi adalah salah satu tokoh di Indonesia yang mampu mengalahkan segala bentuk dusta, fitnah dan kebohongan yang dilakukan secara terorganisir, sistematis dan massif. Bagaimana dia mampu membangun kepercayaan masyarakat disaat dia disebut sebagai seorang Kristen, Komunis dan sebagainya. Prose situ tidaklah mudah di dalam konsisi kebangsaan kita yang kadang terguncang dengan persoalan SARA, namun di beberapa kali pertarungan politik Jokowi mampu memecahkan masalah itu dengan baik. Mulai dari dia sebagai Wali Kota Surakarta yang menggandengan wakil Katolik dan menjadi Gubernur Jakarta menggandeng Kristen Protestan.

Terang benerang bahwa Jokowi mematahkan klaim sepihak serta anggapan yang selama ini di kramatkan dan selalu dinaikkan sebagai isu golongan. Maka sisi ke-Indonesiaan itu sudah terlihat dan ke depan akan banyak kejutan yang akan dibuat oleh Jokowi mengingat ketika dia sebagai Gubernur saja sudah kelihatan dengan jelas. Tinggal sekarang bagaimana rakyat yang sadar untuk menyampaikan serta member usulan terkait soal siapa-siapa yang akan mendampinginya dalam pemerintahan ke depan. Tentu orang-orang yang punya konsep kebangsaan yang lurus juga yang akan menjadi pendamping dan tentu dilihat dari partai pengusungnya, semua masih jelas memiliki ideology Pancasila yang lurus tanpa kompromi khususnya PDI Perjuangan yang selama ini beroposisi membela keutuhan bangsa.

Harapan ini tentu menjadi citac-cita bersama, khusus soal kebangsaan yang selama ini sudah tercederai tentu harus segera dikembalikan ke kiprahnya berdasar cita-cita pendiri bangsa. Mengembalika Pancasila dan UUD 1945 sebenarnya tugas mudah bagi seorang pemimpin yang mau dan mampu melihat kepentingan bangsa secara utuh tidak terpecah-pecah. Selain itu juga berkaitan soal penegakan hukum dan HAM, tinggal bagaimana Jokowi dipantau sekaligus diberi usulan sehingga banyak masukan yang jelas dan konkrit tidak kongkalikong yang hanya mementingkan kepenting kekuasaan semata.

Maka marilah kita sebagai masyarakat yang beradat dan beradab bersama-sama memantau sekaligus memberikan masukan kepada Jokowi untuk lima tahun ke depan. Bangsa ini sudah menjamur persoalanm, maka tentu harus dituntaskan. Jikalau diberikan kepercayaan ini kepada Jokowi tanpa didukung masyarakat maka butuh waktu yang lama untuk Indonesia hebat. Revousi mental sudah lahir, maka kita harus ambil bagian untuk Indonesia lebih baik ke depan.

Read More

Pemda Dan DPRD Buru Diminta Terbitkan Perda Pendidikan

NAMLEA, kab. Buru global time

Terkait dengan pendidikan yang digalakan di kabupaten buru, maka Masyarakat kabupaten buru Provinsi Maluku minta kepada 25 anggota DPRD terpilih priode 2014-2019 untuk dapat mengagendakan dan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan pendidikan dewasa ini di Nusa Buplo.

Pasalnya, pendikan Dasar hingga perguruan tinggi yang sudah menghasilkan ribuan alumni sampai saat ini roda pemerintahan DPRD selama kurun waktu 14 tahun belum membgelurkan Perda terkait dengan jenjang pendidikan dewa ini.

Olehnya itu Kepda 25 anggota DPRD terpilih, bila akan menduduki kursi DPRD nanti Kami masyarakat minta untuk pertama harus mengagendakan pendidikan terkait dengan Perda, sehingga kedepan pelaksanaan pendidikan di kota ini dapat berjalan sesuai dengan Perda yang di sepakati DPRD bersama Pemerintah setempat,

Pendikaan yang diharapkan Pemerintah daerah dewasa ini, dimana laju dan kemajuan prestasi yang diraih dalam dunia pendidikan di kabupaten buru, diharapakan dengan sungguh anggota DPRD terplih dapat memperhatikan dan dan dapat segera mungkin mengeluarkan perda” Harap Warga Buru.

Bila 25 anggota DPRD mau ingin daerah ini maju dan sejajar dengan Provinsi lain di Maluku, Kami harap dapat mengeluarkan Perda terkait dengan pendidikan, karena Kabupaten buru dimata masyarakat maluku maupun Provinsi lain, Kabupaten in telah mendapat prestasi terbaik dan sejajar dengan Daerah lain(US.T)

Read More

Bupati Buru Buka Kegitan Expos Rencana Aksi Pengembangan Uniqbu

NAMLEA, kab. Buru global time

Bupati Buru Ramly Ibrahim Umasugi,Spi,MM yang diwakili Mietahul Arifin Saf ahli bidang SDM secara resmi membuka kegitan Expos rencana aksi pengembangan Universitas Iqra Buru Provinsi Malukus Sabtu Kemarin 15/4 2014 berlangsung di ruang senat fakultas.

Acara tersebut dihadiri Rektor,DR Ishak Tan,Ketua Yayasan Muslim Buru,AR Tukuboya, Muspida dan Badan Perencanaan Pembangunan Darah(Bappeda) kabupaten buru yang diwakilkan Kabid penataan ruang dan kerjasama pembanguan,Syahfan Umasugi,MA serta sejumlah dosen dan Mahasiswa dilingkup Uniqbu.

Arifin yang membacakan sambutan Bupati Mengatakan, Dalam master percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia(MP3EI) 2011-2025 telah ditetapkan pengembangan Enam koridor ekonomi Indonesia yaitu: Koridor Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali- Nusa Tenggara dan Korodor Papua- Maluku.

Koridor tersebut Lanjtnya, aan ditentukan keunggulan dan potensi strategis untuk masing- masing wilayah sehinggga kebutuhan SDM terdidik dan terampil sesuai Masterplan yang mewujudkan terjadinya percepatan dan perluasan ekonomi ndonesia dewasa ini serta peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk mengembangkan SDM melalui akses pendidikan.

Kami dari pihak Pemerintah Daerah sangat menyambut baik kegitan tersebut dengan harapan ,Kedepan Uniqbu dapat meningkatkan lulusan yang memiliki jiwa kretif dan inovatif bukan hanya mencari posisi lapangan kerja yang tersedia akan tetapi juga dapat membanguan usaha mandiri.

Untuk itu, Perguruan Tinggi saat ini sebagai pencetak generasi penerus pemimpin dan tujuan utama dari sebuah pendidikan mampu menghasilkan Lima bentuk cerdas yaitu: Praktek, Cerdas sosial dan Kecerdasan spiritual dan moral” Kata Arifin(US.T)    

Read More

Ini Langkah Pemerintah Atasi Erupsi Sinabung

JAKARTA - Pemerintah pusat mengklaim telah melakukan sejumlah langkah penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Langkah tersebut dilakukan menyusul keputusan yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menetapkan tujuh kebijakan penanggulangan bencana tersebut.

Staf Khusus Presiden Bidang Bansos dan Bencana Alam Andi Arief menjelaskan, langkah-langkah konkrit yang diambil pemerintah seperti dikutip situs Sekretariat Kabinet adalah:

1 Bidang Pendidikan: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan memberikan beasiswa Rp 450.000 per siswa untuk 2.815 siswa SD, Rp 750.000 per siswa untuk 2.052 siswa SMP, dan Rp 1 juta per siswa untuk 1.141 siswa SMA yang terdampak erupsi Sinabung. Untuk mahasiswa masih dilakukan pendataan jumlahnya. Mahasiswa akan menerima bantuan Rp 2,5 juta.

Selain itu, lanjut Andi, Kemdikbud juga akan menyerahkan seragam sekolah, buku pelajaran, perlengkapan sekolah, tenda belajar, dan program trauma counseling. Total bantuan sementara yang akan disalurkan Rp 4,6 miliar.

“Bantuan ini akan diserahkan kepada para siswa setelah 7 Februari 2014 melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Karo,” papar Andi.

2. Pertanian: Kementerian Pertanian telah menyiapkan bibit bagi para petani apabila mereka ingin menanam bibit sayuran seperti cabe, tomat, ubi, kentang, dan jeruk untuk lahan sekitar 508 hektar dan kopi untuk lahan sekitar 65 hektar.

“Peralatan pertanian juga telah diserahkan dari Menteri Pertanian kepada Bupati Karo berupa pompa air, kultivator, dan traktor tangan yang masing-masing berjumlah 20 unit,” jelas Andi.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui cash for workatau padat karya telah dimulai untuk 2.000 KK di 13 titik terhitung mulai Sabtu (25/1). Bantuan diberikan Rp 50.000 per keluarga per hari.  BNPB menggandeng BRI untuk penyaluran dananya ke warga yang bekerja agar transparan.

Seperti diberitakan, Presiden SBY telah menyampaikan tujuh kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dalam penanganan korban terdampat erupsi Gunung Sinabung. Ketujuh langkah itu adalah:

Pertama, Presiden meminta agar kebutuhan pokok di tempat penampungan sementara terus dijaga dan ditingkatkan hingga Maret 2014.

Kedua, Presiden mengistruksikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperhatikan para siswa secara khusus melalui sistem dan skema yang ada seperti pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan pemberian beasiswa bagi para korban gunung Sinabung, di berbagai tingkatan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan mahasiswa).

Ketiga, segera melakukan program Cash For Work untuk membantu menstimulasi para korban agar dapat bekerja atau berkreasi di tempat penampungan sementara. Cash for Workdilakukan melalui berbagai skema bantuan langsung tunai.

Keempat, mengalokasikan dana bantuan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan  di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.

Kelima, Presiden meminta OJK untuk melakukan penjadwalan kembali utang-utang korban bencana Sinabung.

Keenam, relokasi kepada 1000 Kepala Keluarga dalam radius 3 km ke tempat yang lebih aman.

Ketujuh, Presiden telah menunjuk Kepala BNPB untuk memimpin  koordinasi penanggulangan bencana Sinabung dibantu oleh Kepala Staf Kodam (KASDAM) Bukit Barisan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta TNI-Polri. (sumber : KOMPAS.com)

Read More

Misteri Putusan MK Soal Pilkada Jawa Timur

Dipicu keterangan eks Ketua MK, Akil Mochtar, soal sengketa pilkada

Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva dan Hakim Konstitusi Harjono.

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) membantah pernyataan mantan ketuanya, Akil Mochtar, yang menyebut keputusan terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur telah muncul tujuh hari sebelum dibacakan. Melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, Akil menyatakan terjadi perubahan putusan MK soal sengketa itu.

Ketua MK, Hamdan Zoelva, Rabu 29 Januari 2014, menuturkan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim digelar pada tanggal 2 Oktober 2013. Putusan dibacakan tanggal 7 Oktober 2013. "Sidangnya baru selesai tanggal 2 Oktober 2013, bagaimana mau menentukan kemenangan?," ujar Hamdan di kantornya.

Dia menuturkan, perkara gugatan Pilgub Jawa Timur ini hanya melalui 5 sidang sebelum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Hamdan juga membenarkan bahwa hakim panel yang menangani perkara itu adalah Akil Mochtar, bersama dengan Anwar Usman dan Maria Farida Indrati.

Sementara itu, terkait tidak dicantumkannya nama Akil dalam risalah putusan, Hamdan menjelaskan karena memang Akil tidak termasuk dalam RPH. RPH digelar pada 3 Okober 2013, sedangkan Akil ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan pada tanggal 2 Oktober 2013.

"Sidang terakhir itu tanggal 2 Oktober 2013, kemudian malamnya kan Pak Akil ditangkap. Nah, kami melakukan RPH itu tanggal 3 Oktober 2013 pengambilan keputusannya. Ini record-nya ada semua, jadi memang tidak ada Pak Akil di pleno dalam RPH," kata Hamdan yang dulu pernah aktif di Partai Bulan Bintang itu.

Sebelumnya, Akil melalui pengacaranya Otto Hasibuan mengungkapkan bahwa Pemilihan Gubernur Jawa Timur sebenarnya gugatan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dimenangkan. Khofifah menyebut Soekarwo-Saifullah Yusuf menggunakan dana APBD Jatim untuk menggalang dukungan.

Mereka juga dituding melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kegiatan kampanye. Namun pada 7 Oktober 2013, MK menyatakan semua tuduhan Khofifah tidak terbukti.

Namun Otto mengungkap fakta lain. "Sudah klarifikasi kepada Pak Akil. Jadi saat itu keputusan MK itu sebenarnya sudah ada tujuh hari sebelum putusan. Dan itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah yang sudah menang. Tiba-tiba itu kan gubernur incumbent yang menang," ujar Pengacara Akil, Otto Hasibuan, Selasa 28 Januari 2014.

Dalam perkara gugatan itu, Akil merupakan ketua panel hakim yang menanganinya. Menurut Otto, Akil meminta dia untuk menyurati MK meminta klarifikasi, kenapa putusan tersebut bisa berubah usai Akil ditangkap. Akil ditangkap beberapa hari sebelum sidang putusan itu digelar.

"Putusan tujuh hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi paska ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana yang menang. Ini ada apa? harus ditanyakan ke MK," kata Otto.

Putusan Final

Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang "dimenangkan" MK tak mau berkomentar banyak menanggapi lebih jauh ditanya soal pernyataan Akil itu. "Keputusan MK itu kan sudah final. Bagaimana saya menjawabnya? Wong keputusan sudah final," kata Soekarwo usai menjadi pembicara di Dialog Publik "Menuju Masyarakat Jatim Yang Lebih Sehat dan Sejahtera" di Hotel Garden Palace Surabaya, Rabu 29 Januari 2014.

Sementara, anggota Hakim Konstitusi RI, Harjono, menegaskan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2013 sudah final dan tidak bisa diganggu gugat siapapun dengan alasan apapun. "Termasuk sidang gugatan PHPU Pilkada Jatim," ujar Harjono, 17 Januari lalu.

Harjono mengatakan apapun yang berkembang, pihaknya memastikan tidak akan ada Pilkada ulang. Bahkan, isu itu tidak bisa mempengaruhi putusan MK yang memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa).

Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Agus Mahfud Fauzi, menjelaskan, KPU tidak akan berpengaruh dan tetap dengan putusan MK yang menolak gugatan Khofifah Indar Parawansa dan Herman S. Sumawiredja terkait hasil Pilkada Jawa Timur. Menurut Agus, jadwal Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2014-2019, tidak akan ada perubahan atau ditunda. Pelantikan ditetapkan 12 Februari 2014.

"KPU sudah selesai setelah putusan MK kemarin. Putusan apapun sudah dijalankan dan sudah diproses dan tinggal pelantikan. KPU ikut memastikan bahwa 12 Febuari pelantikan Soekarwo dan Saifullah Yusuf," katanya.

KPU Jawa Timur berharap, jangan ada pihak yang merusak tahapan, apalagi menunda pelaksanaan pelantikan. Apalagi, Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mengenai penetapan pelantikan pada 12 Februari 2014, sudah diterbitkan.

"Kami lihat sudah siap dan tinggal menunggu hari dan pelantikan. Kalau kita melihat informasi yang ada, baju seragam gubernur dan wakil gubernur sudah disiapkan, tempat juga sudah disiapkan," katanya. (sumber : VIVAnews)

Read More

Presiden SBY: Saya Tak Mau Lagi Ada Korban Jiwa di Sinabung

Presiden SBY bersama Ani Yudhoyono menyalami warga pada kunjungannya ke bencana alam Gunung Sinabung di Tanah Karo, Kamis (23/1). Dalam kunjungannya, Presiden SBY beserta rombongan mengunjungi beberapa lokasi pengungsian dan memberikan bantuan

Sumut - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan paket solusi untuk korban erupsi Gunung Sinabung, Jumat (24/1/2014) hari ini. Solusi Sinabung dari SBY dititikberatkan kepada empat poin, yakni keselamatan jiwa, keamanan pengungsi, solusi untuk petani dan relokasi.

SBY mengatakan, priotitas utama yakni menyelamatkan jiwa masyarakat Karo. Rumah dan harta benda lainnya masih bisa dicari, tidak dengan nyawa. Ia berharap BPBD Sumut bekerjasama dengan BNPB untuk menyelamatkan nyawa masyarakat. "Saya tidak mau lagi ada korban jiwa."

Ia juga menegaskan pelayanan kepada masyarakat yang mengungsi akibat erupsi Sinabung juga wajib diperhatikan. Tidak boleh ada pengungsi kekurangan makan, minum dan air bersih sebab pemerintah terus mendukung dan memberikan bantuan kepada masyarakat. "Kita punya kemampuan untuk itu."

Selain kebutuhan primer, para pengungsi juga hendaknya diberikan hiburan, buku bacaan hingga bimbingan konseling. Hal ini dinilai penting karena pengungsi terbeban dengan masalah sosial dan psikologis.

SBY juga tidak mau ada keluarga pengungsi yang putus sekolah akibat erupsi Sinabung. "Tidak boleh ada yang droup out. Saya sudah berdiskusi dengan Wakil Menteri Pendidikan.''

(sumber : TRIBUNNEWS.COM)

Read More

Perselingkuhan Kasus Pelanggaran Disiplin Terbanyak di Kalangan PNS Jateng

Jateng – Kepala Bidang Pengembangan pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, Juwandi mengaku, perselingkungan masih menjadi pelanggaran kedisiplinan yang paling banyak per November 2013.

"Kasus perselingkuhan itu diketahui biasanya dari laporan. Entah itu keluarga atau kerabat melaporkannya kepada kami," jelas dia kepada Tribun Jateng, Senin (23/12/2013).

Dia menyampaikan, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan penggaran pada 2013 sebanyak 14 orang. "Sedangkan 4 kasus di antaranya yang terbanyak perselingkungan. Kami juga sudah memberikan sanksi kepada pelaku," kata dia.

Namun, dia enggan menyebutkan siapa saja PNS yang terlibat melakukan perselingkuhan. "Yang jelas tidak ada pejabat. Mereka semua yang melakukan perselingkuhan adalah staf PNS. Ada juga yang selingkuh sesama PNS," katanya.

Dia menambahkan, PNS yang melakukan perselingkuhan bisa mendapatkan sanksi hukuman berat, yakni pemberhentian tidak hormat. "Namun, untuk kasus perselingkuhan biasanya hukuman terberat turun pangkat. Pemberhentian tidak hormat biasanya diberikan bagi yang terlibat pidana," katanya.

Adapun, 10 orang lainnya yang terkena pelanggaran disiplin, terdiri dari pidana umum (2 orang), tidak masuk kerja (3 orang), tidak melaksanakan tugas (3 orang), perceraian (1 orang), dan lain-lain (2 orang). "Dari jumlah 14 pelanggaran per November 2013, sudah ada 5 orang PNS yang diberikan sanksi pemberhentian tidak hormat," kata dia.

Kendati demikian, kata Juwandi, untuk sementara jumlah pelanggaran disiplin pada 2013 menurun dibandingkan pada 2012 sebanyak 61 kasus. "Kasus perselingkuhannya juga menurun, karena tahun lalu ada sekitar tujuh kasus perselingkuhan," jelas dia.

(sumber : TRIBUNNEWS.COM)

Read More

Tangani Banjir Bandang Manado, PU Siapkan Rp 230,1 M

JAKARTA - Banjir bandang di Manado tidak hanya menimbulkan kerugian material seperti jalan putus, bangunan dan rumah rusak. Banjir juga menelan korban jiwa dan sekitar 40.000 orang harus mengungsi. 

Di Sulawesi Utara, kerugian material akibat banjir bandang dan longsor di lima kabupaten/kota mencapai Rp1,871 triliun. Karenanya, Pemerintah menetapkan banjir di Manado sebagai bencana nasional. 

Hingga kemarin, kondisi Manado akibat banjir bandang belum pulih. Meski hujan masih terus turun, ribuan warga Manado tetap berusaha membersihkan rumah dan lingkungan dibantu sekitar personel TNI. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran senilai Rp230,1 miliar untuk program pengendalian banjir di Manado dan sekitarnya. 

Wakil Menteri PU Hermanto Dardak mengatakan, bencana banjir bandang yang menimpa Manado tahun ini lebih besar dibandingkan pada 2013. Bencana banjir bukanlah yang pertama menimpa Manado, karena wilayah ini berpotensi besar mengalami banjir setiap tahun.

Guna mengantisipasi banjir bandang terulang, Wakil Presiden RI, Boediono, memerintahkan Pemerintah Kota Manado dan Kabupaten Minahasa segera membersihkan bangunan di bantaran sungai. Pihak Kementerian Pekerjaan Umum juga diminta segera melakukan normalisasi terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano dan Sawangan.

"Normalisasi sungai dan penataan sungai di sini sedang didiskusikan dengan Wamen PU. Itu yang menjadi prioritas kami," kata Boediono seperti dilansir dari situs Kementerian PU, Rabu (22/1/2014).

Sekadar informasi, Wakil Menteri PU Hermanto Dardak mendapingi Wakil Presiden RI Boediono meninjau lokasi banjir bandang di Manado. Turut hadir pula dalam rombongan Wapres di antaranya Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie, dan Wakil Menteri Kesehatan Alie Gufron. 

Di lokasi bencana, Wakil Presiden Boediono menyatakan perlunya menata kembali daerah aliran sungai (DAS) di Manado guna menghadapi terjadinya musim hujan yang lama karena terjadinya perubahan iklim. Wapres mengingatkan bahwa pembangunan juga membutuhkan menjaga ekologi.

“Penataan DAS harus benar-benar disiplin, jangan sampai menunggu sehingga banyak pemukiman yang dibangun. Kita harus berasumsi, kalau dulunya 10 tahun sekali (banjir karena hujan deras) nantinya bisa lebih sering, oleh sebab itu kita tata lebih permanen menghadapi risiko-risiko seperti ini," kata Boediono.

Read More

SBY Terbang ke Sumut, Tinjau Pengungsi Korban Sinabung

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertolak menuju Sumatera Utara untuk meninjau penanganan pengungsi bencana alam Gunung Sinabung pada Kamis (23/1/2014). SBY dijadwalkan meninjau sejumlah titik pengungsian dan akan bermalam di salah satu titik pengungsian.

Dalam akun twitternya @SBYudhoyono yang dirilis Rabu (22/1) malam, SBY mengatakan ada sejumlah solusi terkait penanganan pengungsi akibat bencana alam Gunung Sinabung.

"Solusi Sinabung antara lain mencegah korban jiwa, layani pengungsi, beri bantuan kepada petani dan relokasi desa yang termasuk wilayah berbahaya," kata SBY.

SBY mengatakan kebijakan dan solusi lengkap akan diputuskan setelah mendengar paparan Gubernur dan Bupati di Kabanjahe.

Presiden didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, dan sejumlah pejabat lainnya.

Sebelum bertolak, SBY meninjau posko modifikasi cuaca di kawasan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. (sumber : Liputan6.com)

Read More

Dari 100 Caleg, 30 Orang Diprediksi akan Mengalami Gangguan Jiwa

Calon legislatif (caleg) harus siap secara fisik dan mental bila dirinya tidak terpilih atau terpilih saat Pemilihan Legislatif (Pileg) April 2014 mendatang. Dari pengalaman pada pemilu sebelumnya, bila dilihat dari kurve normal, bila ada 100 caleg, tiga puluh orang akan mengalami masalah gangguan jiwa.

"Mereka akan merasakan beban. Memang beda beban caleg yang telah menghabiskan uang Rp 1 miliar dengan Rp 200 juta," kata dr Teddy Hidayat, Psikiater dari RSUP Hasan Sadikin Bandung, ditemui setelah acara Workshop Pembangunan Berbasis Kependudukan yang digelar Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Kota Bandung bekerjasama dengan BKKBN di Jalan Belitung, Senin (20/1/2014).

Menurut Teddy Hidayat, pada pileg lima tahun lalu, ia pernah menangani pasien dari caleg yang tidak terpilih. Kondisi seperti itu karena caleg dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan, seperti sudah berupaya keras agar terpilih, ditambah mengeluarkan uang banyak untuk kampanye dan lain-lain.

"Stres pasti, sudah keluar uang banyak, tidak terpilih. Timbul tegang, cemas, gelisah, susah tidur. Dan yang parah kalau berat, bicaranya ngaco," kata Teddy

Karena itu, Teddy menyarankan seorang caleg harus memiliki kesiapan fisik dan mental agar bila tidak terpilih tidak mengalami gangguan jiwa berat. Menurut Teddy, harus ditanamkan pemahaman bahwa menjadi caleg bukanlah segala-galanya dan jangan mempertaruhkan semua agar bisa terpilih. Para caleg perlu pemeriksaan fisik dan mental yang benar. Pihaknya menilai selama ini pemeriksaan caleg sifatnya formalitas.

Seharusnya, partai politik mengajukan sejumlah nama yang akan diusungnya untuk dilakukan pemeriksaan yang sesuai standar tes kejiwaan. Setelah itu, hasil pemeriksaan bisa dijadikan rekomendasi untuk meloloskan caleg tersebut apakah terus maju dalam pemilihan atau tidak.

"Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Parpol menyerahkan semua nama dan semuanya diserahkan ke KPU untuk diikutkan, mereka sendiri yang menyeleksi," katanya.

Ia melihat dalam persoalan ini, sistem yang keliru. Harusnya ada seleksi calon yang sesuai prosedur. Caleg harus bagus secara fisik, mental, kredibilitas, dan track record.

Namun untuk Pileg mendatang dianggapnya sudah terlambat. Cara seperti ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan pileg selanjutnya. "Paling-paling yang bisa dilakukan, kumpulkan semua caleg, dan mereka mengikuti manajemen stres," katanya.

Menurut Teddy, manajemen stres dilakukan agar caleg siap bila terpilih atau tidak terpilih. Yang terpilih pun, lanjut Teddy, bisa mengalami stres karena ternyata dia tidak siap. Biasanya ketidaksiapan dengan perubahan perilaku seperti menjadi sombong, merasa menjadi orang penting dan kondisi seperti itu juga termasuk ketidaksiapan mental. (sumber : TRIBUNNEWS.COM)

Read More

Gubernur Jateng Tinjau Banjir Kudus-Pati, Makanan dan Obat Harus Cukup

keadaan para pengungsi banjir di Jawa Tengah

Jateng - Persediaan logistik, makanan, dan obat-obatan harus tersedia cukup di masing-masing posko banjir atau bencana lainnya. Sehingga, dapat mencukupi kebutuhan para pengungsi. Untuk itu, kerja sama dari semua pihak, sangat dibutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, H Ganjar Pranowo SH, saat memantau banjir di Desa Proliman Karang Tanjung, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Rabu (22/1). Dalam kesempatan itu, Gubernur didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Hj Atikoh Ganjar Pranowo.

Menurutnya, banjir yang terjadi kali ini disebabkan tingginya intensitas hujan, sehingga air tidak dapat tertampung. Tidak ada tanggul jebol. Ganjar juga mengingatkan kepada warga, untuk mengutamakan keselamatan manusia saat terjadi bencana. Jika memungkinkan, baru membawa bahan pangan yang dibutuhkan. Seperti, hewan ternak dan persediaan di dapur.

Gubernur Jateng saat melihat pasokan bantuan
 untuk korban banjir di Jawa Tengah

"Kebutuhan dasarnya harus terpenuhi dulu, jangan sampai kurang. Pihak Provinsi juga terus berkoordinasi dengan BPBD provinsi, kabupaten/kota, dan pusat untuk mencukupi kebutuhan dari para pengungsi banjir," tegas Ganjar.

Untuk penanganan bencana, pemerintah provinsi telah menyiapkan dana sebesar Rp 30 miliar. Untuk bencana gunung berapi Rp 2,1 miliar. Pemerintah juga akan merelokasi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana untuk mau dipindahkan. Hal ini terkait dengan tata ruang yang tidak boleh dihuni.

Pembangunan waduk untuk mengantisipasi banjir juga akan dicanangkan. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan di Desa Proliman Karang Tanjung, Udaan, Kudus, banjir terjadi selama dua hari dengan genangan setinggi lutut orang dewasa. Banjir menyebabkan arus transportasi menjadi putus dan terhenti. Antrean truk dan kendaraan lainnya, terlihat hingga lebih dari tiga kilometer, sehingga menyebabkan arus Kudus-Pati macet total.

Menyikapi bencana yang terjadi, Wakil Bupati Kudus, Abdul Hamid, mengatakan, pihaknya sudah siap dalam menghadapi bencana yang terjadi. Pemerintahan Kabupaten Kudus melalui BPBD kabupaten selalu berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk menyelesaikan masalah banjir. Mengenai logistik, pihaknya telah menyiapkan  bantuan nasi siap saji dan posko kesehatan untuk warga yang membutuhkan. 

Selanjutnya, Gubernur bersama rombongan melanjutkan pemantauan banjir di desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Banjir yang terjadi di tempat itu sudah tiga  hari, dengan ketinggian sampai dada  orang dewasa. Namun, hari Rabu (22/1), banjir sudah mulai surut. Evakuasi dan bantuan juga telah didistribusikan dari BPBD Jawa Tengah, Kabupaten  Pati, dan Bulog.

Read More

Pemkot Surabaya Akhirnya Ambil Alih Pengelolaan KBS

Jakarta - Menindaklanjuti berbagai kasus kematian satwa yang terus terjadi di Kebun Binatang Surabaya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan akhirnya menyetujui memberikan ijin konservasi pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) kepada Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini dipastikan setelah terjadi pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Perekonomian, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Timur, serta Walikota Surabaya, di kantor Presiden di Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

Turunnya ijin konservasi akan diserahkan Menyeri Kehutanan kepada Walikota Surabaya, dalam rentang waktu sekitar satu minggu. “Proses penerbitan ijin definitif tidak akan menunggu  meski masih ada gugatan kasasi, sehingga Walikota segera memiliki kewenangan penuh untuk mengelola,” kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo,
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan,
Menteri Lingkungan Hidup Balthazar Kambuaya,
serta Walikota Surabaya Tri Rismaharini. 

Kepastian kabar pemberian ijin konservasi kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya disambut baik oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, ditengah berita miring yang menerpa Kebun Binatang Surabaya akibat banyaknya satwa mati.

“Selama ini pemkot belum bisa melakukan pembenahan menyeluruh. Contoh konkretnya, pemkot tidak bisa membenahi kandang karena masih dalam status konflik yang hingga kini menunggu kasasi. Hanya perawatan dan perbaikan kualitas makanan yang selama ini dioptimalkan,” kata Tri Rismaharini, Walikota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya kata Risma, akan segera melakukan pembenahan secara menyeluruh pasca keluarnya ijin konservasi untuk Kebun Binatang Surabaya. Beberapa hal yang akan menjadi fokus pembenahan yaitu pemberlakuan standar internasional untuk pengelolaan Kebun Binatang Surabaya utamanya terkait pengamanan satwa serta perbaikan kondisi kandang.

“Dulu kandang satwa masih menggunakan jeruji, dimana pengunjung sering memberi makan sembarangan. Banyak sampah plastik yang dijumpai di sekitar kandang. Itu memungkinkan hewan koleksi KBS memakan yang tidak semestinya. Makanya, pengamanan itu yang paling penting,” Risma menerangkan.

Pemerintah Kota lanjut Risma, akan segera melakukan penambahan area untuk menampung satwa yang over populasi, pada lahan atau bangunan yang dinilai tidak berfungsi efektif.

“Luas KBS 15 hektar, dan banyak gedung-gedung serta lahan yang tidak efektif. Itu nanti yang bakal ditata ulang. Perluasan lahan KBS akan menggunakan lahan parkir seluas 2 hektar, sedangkan lokasi parkir bakal dipindah di sebelah terminal Joyoboyo,” imbuh Tri Rismaharini, Walikota perempuan pertama di Surabaya itu.

Penyegaran di tubuh pengelola juga akan menjadi prioritas Pemerintah Kota Surabaya, untuk memutus bibit-bibit konflik yang selama ini masih terjadi, agar kedepan dalam menjalankan tugas mengelola Kebun Binatang Surabaya betul-betul fokus pada kesejahteraan satwa.

“Penataan manajemen termasuk soal kandang, pakan dan seterusnya juga akan diaudit, bekerja sama dengan Universitas Airlangga. Jika ada satwa yang sakit tentu akan dirawat atau dipindah tangankan ke lembaga konservasi yang punya ijin,” tambah mantan Kepala Bappekko Surabaya ini.

Tri Rismaharini mengungkapkan, pihaknya mengalokasikan anggaran sekitar 15 milyar rupiah dari APBD Kota Surabaya, untuk melakukan perbaikan dan perluasan lahan Kebun Binatang Surabaya. Risma yakin bahwa upaya bersama untuk menjadikan Kebun Binatang Surabaya lebih baik dapat terwujud, melalui kerjasama dan keterlibatan semua pihak yang merasa memiliki Kebun Binatang Surabaya.

“Saya optimis mampu mengembalikan kejayaan KBS, yang pernah menyandang predikat kebun binatang terbesar se-Asia Tenggara,” imbuh Risma.

Dukungan Pemprov Jawa Timur

Pemberian ijin konservasi kepada Pemerintah Kota Surabaya oleh Kementerian Kehutanan, mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, pemberian kewenangan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya kepada Pemerintah Kota Surabaya merupakan keputusan yang sangat penting, demi kebaikan serta kesejahteraan satwa.

“Ini keputusan yang sangat penting, bagaimana pemerintah pusat memberikan kewenangan pengelolaan penuh kepada Walikota Surabaya. Saya kira perbaikan akan segera berjalan dan semuanya butuh proses,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur.

Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kata Soekarwo, akan diberikan maksimal jika dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, baik di bidang dukungan kebijakan, hingga dukungan dana bila membutuhkan.

“Kami juga akan memberikan bantuan konsolidasi ke berbagai pihak seperti Fakultas Kedokteran Hewan Unair, untuk ikut dalam hal observasi, serta penanganan satwa dan kandangnya. Ini akan dapat mengidentifikasi mana sebenarnya yang sudah tua, sakit dan perlu perawatan sehingga akan dipindahkan, dan mana yang kelebihan sehingga dapat ditata,” tutur Soekarwo.

Dalam seminggu ini Walikota Surabaya Tri Rismaharini akan menunggu turunnya ijin konservasi, sebagai kepastian dan payung hukum dalam pengelolaan Kebun Binatang Surabaya.

“Pemerintah kota akan lebih berani untuk menjalankan pengelolaan KBS secara profesional, dan segera melakukan langkah-langkah untuk kebaikan KBS,” pungkas Tri Rismaharini.

Read More